pemungutan suara ulang (PSU) di Provinsi Papua lebih besar ketimbang anggaran Pilkada 2024.
Total pagu anggaran yang diajukan untuk PSU ini mencapai Rp 367 miliar. Angka ini terdiri dari anggaran yang diajukan KPU, Bawaslu, Polri, maupun TNI.
Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan bahwa anggaran yang diminta oleh KPU ke Pemerintah Provinsi Papua untuk pelaksanaan PSU lebih besar dari Pilkada 2024.
“Khusus KPU tahun kemarin (2024) mengajukan 155 miliar dan ada silpanya. Sekarang KPU mengajukan anggaran PSU mencapai Rp 168 miliar. Ini kita belum review. Nanti hasilnya berapa akan kami sampaikan,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Gubernur Papua seperti dikutip melalui video yang diterima Kompas.com dari Pemprov Papua, Selasa (4/3/2025).
Ramses menyampaikan, anggaran untuk Bawaslu justru lebih meningkat dibandingkan anggaran yang digunakan pada Pilkada 2024 lalu.
“Untuk Bawaslu malah lebih meningkat. Di mana Bawaslu mengajukan Rp 151 miliar untuk PSU dari awal kita realisasi tahun lalu Rp 55 miliar untuk Pilkada,” ujarnya.
Sementara itu, anggaran yang diajukan kepolisian dan TNI masih sama seperti tahun lalu, yakni masing-masing Rp 29 miliar dan Rp 19 miliar.
Ramses meminta kepada penyelenggara pilkada agar pelaksanaan PSU ini bisa dilakukan secara efisien, sehingga anggaran yang diberikan benar-benar dipakai sesuai peruntukannya.
“Saya minta apabila ada debat antar-calon nanti di PSU, saya minta harus dilaksanakan di Jayapura, karena itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Papua,” ujar dia.
Ramses berharap, selama tahapan PSU di Papua, penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu, bisa memanfaatkan fasilitas yang ada untuk melakukan rapat-rapat atau menggunakan kantor yang sudah ada.
“Begitu juga kegiatan lain yang tidak perlu perjalanan dinas, tidak usah perjalanan dinas, bisa dilakukan melalui audio visual (zoom meeting),” katanya.